Pasal XXIII. Tentang Hakim Sipil

Pasal XXIII. Tentang Hakim Sipil | Revisi WCF - Standar Westminster

III. Pemerintah negara tidak boleh menyerobot pelayanan Firman dan sakramen-sakramen atau kuasa kunci-kunci Kerajaan Surga. Namun, pemerintah itu berwenang dan bertugas berupaya agar kerukunan dan kedamaian dipelihara di dalam Gereja, agar kebenaran Allah dijaga kemurnian dan keutuhannya, agar semua hujat dan bidat ditekan, semua kerusakan dan kebiasaan yang keliru dalam hal ibadah dan disiplin gereja dicegah atau dibenahi, dan semua pranata yang diperintahkan Allah diatur dalam undang-undang, dilaksanakan, dan dipatuhi. Agar semua hal itu dapat dilakukan dengan lebih baik maka pemerintah berwenang memanggil sinode-sinode bersidang, menghadiri sidang-sidang sinode itu, dan berupaya agar semua keputusan yang diambil di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah.

Revisi tahun 1788:
III. Pemerintah negara tidak boleh menyerobot pelayanan Firman dan sakramen-sakramen, atau kuasa kunci-kunci Kerajaan Surga; ataupun sedikit pun mencampuri perkara-perkara iman. Namun, selaku bapak pengasuh, pemerintah negara bertugas melindungi Gereja Tuhan kita bersama, tanpa mengutamakan denominasi orang Kristen mana pun di atas yang lain, sedemikian rupa sehingga semua orang gerejawi, siapa pun mereka, menikmati kebebasan yang penuh, leluasa, dan tidak tergugat untuk menunaikan setiap bagian dari tugas-tugas kudus mereka, tanpa kekerasan atau bahaya. Dan, karena Yesus Kristus telah menetapkan pemerintahan dan disiplin yang teratur di dalam Gereja-Nya, tidak satu pun undang-undang dari Negara mana pun boleh mencampuri, merintangi, atau menghalangi pelaksanaannya yang semestinya di antara anggota-anggota sukarela dari denominasi orang Kristen mana pun, sesuai dengan pengakuan dan keyakinan mereka sendiri. Pemerintah negara bertugas melindungi pribadi dan nama baik seluruh rakyatnya, dengan cara yang sedemikian ampuh sehingga tidak seorang pun dibiarkan, dengan dalih agama atau ketidakpercayaan, melakukan penghinaan, kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, atau kerugian apa pun terhadap orang lain siapa pun; dan mengatur agar semua sidang keagamaan dan gerejawi berlangsung tanpa gangguan atau kekacauan.

Apa yang diubah dan kapan. Inilah perubahan yang terbesar dari semuanya: pada tahun 1788 ayat itu ditulis ulang hampir seluruhnya. Hanya kalimat pertama yang dipertahankan, yaitu yang melarang pemerintah berkhotbah, melayankan sakramen-sakramen, atau menjalankan disiplin.
Sinode yang sama membawa perubahan itu ke dalam Katekismus Besar: dalam daftar dosa yang dilarang oleh hukum yang kedua (jawaban 109) Sinode itu menghapus kata-kata "membiarkan agama yang tidak benar".

Mengapa. Karena alasan-alasan yang sama seperti dalam pasal XX: pengecualian tahun 1729, pengalaman akan campur tangan kekuasaan negara, keadaan republik yang baru itu dan, terutama, perubahan pikiran yang diuraikan di sana. Perubahan ini biasanya disajikan sebagai pembelaan terhadap penyalahgunaan wewenang Negara dalam urusan-urusan Gereja. Akan tetapi, ini bukan sekadar polesan: ini adalah dua gagasan yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan pemerintah. Dalam teks tahun 1647 pemerintah bertugas menaungi agama yang benar dan menindas agama yang palsu; dalam teks tahun 1788 pemerintah tidak boleh mengutamakan denominasi mana pun, dan tugasnya ialah melindungi semuanya secara sama, dan juga semua orang.

Dasar yang menopang teks tahun 1647. Sidang mengutip Yesaya 49:23, Mazmur 122:9, Ezra 7:23, Ezra 7:25-28 dan 2 Tawarikh 19:8-11. Revisi itu mempertahankan gambaran "bapak pengasuh" dari Yesaya 49:23, tetapi memberinya isi yang berbeda.

Apa yang ditunjukkan perubahan ini. Di sini jalan masuknya tampak dalam kosakatanya sendiri. Tiga ungkapan dalam teks tahun 1788 tidak mempunyai padanan dalam teks tahun 1647: Gereja tampil terbagi-bagi menjadi "denominasi orang Kristen", yang semuanya sama di hadapan Negara; anggota-anggotanya adalah "anggota-anggota sukarela", seperti anggota suatu perkumpulan; dan pemerintah harus mencegah kerugian yang dilakukan "dengan dalih agama atau ketidakpercayaan", sehingga keduanya ditempatkan pada taraf yang sama. Itulah bahasa liberalisme politik abadnya, yang dimasukkan ke dalam sebuah pengakuan iman.
Mereka yang membela revisi itu menjawab bahwa ayat-ayat yang dikutip Sidang berbicara tentang raja-raja Yehuda atau tentang seorang raja Persia dan tidak menetapkan suatu patokan bagi setiap penguasa, dan bahwa memberikan kepada pemerintah wewenang atas ajaran berarti menyerahkan Gereja kepadanya. Sidang itu bukannya tidak mengetahui bahaya tersebut: ayat yang sama dimulai dengan menyangkal bahwa pemerintah berhak atas Firman, sakramen-sakramen, dan kunci-kunci. Yang dipertahankannya ialah apa yang dalam sejarah disebut asas penetapan gereja oleh negara. Itu bukan teokrasi dan tidak mencampuradukkan kedua yurisdiksi: Gereja dan Negara itu berbeda, dan tidak satu pun boleh menyerobot jabatan yang lain. Akan tetapi, penguasa, selaku penguasa, harus mengakui dan melayani Kristus, dan menaungi Gereja-Nya.
Ada dua penegasan, supaya kepada revisi itu tidak dikenakan apa yang tidak dikatakannya. Teks tahun 1788 tidaklah sekularis: teks itu tetap berbicara tentang "Gereja Tuhan kita bersama" dan mewajibkan pemerintah melindungi pribadi seluruh rakyatnya. Siapa yang sekarang memandang sikap menentang aborsi atau eutanasia sebagai pelanggaran terhadap pemisahan antara Gereja dan Negara telah melangkah jauh lebih jauh daripada para perevisi tahun 1788; tetapi ia terus berjalan di jalan yang telah mereka buka. Dan teks tahun 1647 pun tidak meminta agar hukum sipil Perjanjian Lama diterapkan begitu saja: Pengakuan itu mengajarkan bahwa masa berlaku hukum-hukum peradilan itu berakhir bersamaan dengan akhir Negara Israel dan bahwa hukum-hukum itu hanya mengikat sejauh diperlukan mengingat bahwa hukum-hukum itu pada umumnya memang wajar (pasal XIX, ayat IV).