Pasal XX. Tentang Kebebasan Kristiani dan Kebebasan Hati Nurani

IV. Allah tidak bermaksud supaya kekuasaan yang telah ditetapkan-Nya dan kebebasan yang diperoleh Kristus saling merusak, tetapi supaya keduanya saling menunjang dan mempertahankan. Maka itu, mereka yang dengan dalih kebebasan Kristen melawan kekuasaan apa pun yang sah atau pelaksanaan kekuasaan itu dengan cara yang sah, apakah itu kuasa negara atau gereja, melawan ketetapan Allah. Bila mereka menyiarkan pendapat-pendapat atau mempraktikkan cara-cara seperti itu, yang bertentangan dengan terang kodrati atau dengan asas-asas agama Kristen yang umum dikenal - apakah berkenaan dengan hal iman, ibadah atau tata kebiasaan - atau yang bertentangan dengan pengaruh kesalehan maka dapat saja mereka dimintai mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan boleh diambil tindakan melawan mereka melalui disiplin gereja dan melalui kekuasaan pemerintah negara. Begitu juga bila mereka menyiarkan pendapat-pendapat atau mempraktikkan cara-cara keliru yang, karena sifatnya sendiri atau disebabkan cara menyiarkan dan mempraktikkannya, merusak kedamaian dan tata tertib lahiriah yang telah Kristus tetapkan dalam gereja.

Apa yang diubah dan kapan. Kata-kata yang dicetak tebal dihapus pada tahun 1788, dalam Sinode New York dan Philadelphia. Selebihnya ayat itu tetap sama: siapa yang mengganggu kedamaian gereja dengan pendapat-pendapatnya bertanggung jawab di hadapan gereja, tetapi tidak lagi di hadapan pemerintah.

Mengapa. Ini bukan hal baru yang muncul pada saat terakhir. Sudah pada tahun 1729, ketika menerima Pengakuan itu, orang-orang Presbiterian di koloni-koloni telah membuat pengecualian yang tegas terhadap klausul ini, dengan menyangkal bahwa pemerintah mempunyai "kuasa untuk menganiaya siapa pun karena agamanya". Ada beberapa hal yang berpengaruh:
1) Pengalaman: di Skotlandia dan di Irlandia mereka sendiri telah menderita akibat campur tangan kekuasaan negara dalam gereja (hak patronat, sumpah-sumpah yang dipaksakan), dan di koloni-koloni mereka, di banyak tempat, adalah kaum pembangkang di hadapan suatu gereja resmi.
2) Keadaan: di republik yang baru itu tidak ada satu gereja pun yang dapat berharap menjadi gereja yang ditetapkan negara, dan gereja-gereja resmi yang diwarisi dari zaman kolonial sedang berjatuhan (Virginia mengesahkan undang-undangnya tentang kebebasan beragama pada tahun 1786).
3) Gagasan-gagasan, dan inilah pokok yang menentukan. Pengalaman dan keadaan membantu kita memahami perubahan itu, tetapi tidak cukup untuk membenarkannya: apa yang diakui Gereja tidak ditentukan oleh apa yang telah dideritanya atau oleh apa yang dimungkinkan keadaan, melainkan oleh Alkitab. Dan ayat-ayat Alkitab pada tahun 1788 sama dengan pada tahun 1647; yang telah berubah ialah pikiran orang yang membacanya. Sejak akhir abad ke-17 telah meluas, mula-mula di kalangan orang-orang Protestan sendiri dan kemudian bersama Pencerahan, keyakinan bahwa agama adalah urusan hati nurani masing-masing dan bahwa pemerintah tidak mempunyai urusan apa pun di dalamnya. Dengan keyakinan itu, yang sudah menjadi keyakinan abad mereka, para perevisi membaca ayat-ayat yang sama yang telah dibaca oleh Sidang itu dengan cara lain.
Yang biasanya disebut sebagai penyebab ialah Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, tetapi Amendemen itu lebih kemudian (1791): revisi itu dan Amendemen itu lebih tepat disebut dua buah dari pohon yang sama.
Hasilnya, seiring waktu, ada dua: ditinggalkannya secara berangsur-angsur, di kalangan sebagian besar orang Reformed, teonomi Reformed klasik (keyakinan bahwa hukum Allah harus juga menjadi patokan kehidupan umum dan undang-undang bangsa), dan dipeluknya konsep-konsep liberal yang baru tentang netralitas Negara dalam hal agama dan otonomi hati nurani perorangan. Revisi itu tidak menghasilkannya seorang diri, tetapi mengukuhkannya dalam teks pengakuan.

Dasar yang menopang teks tahun 1647. Untuk klausul yang dihapus itu, Sidang mengutip Ulangan 13:6-12, Roma 13:3,4 dan 2 Yohanes 1:10,11.

Apa yang ditunjukkan perubahan ini. Inilah jalan masuk yang pertama, dan yang paling berarti, karena yang membuatnya adalah orang-orang ortodoks. Gagasan yang masuk ialah bahwa kesesatan agama, selama tidak mengganggu ketertiban sipil, bukanlah urusan pemerintah: Negara tidak lagi membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Para perevisi tidak menghayatinya sebagai suatu konsesi, melainkan sebagai pembelaan gereja terhadap kekuasaan negara. Mereka beralasan bahwa Ulangan 13 termasuk hukum-hukum peradilan Israel, yang oleh Pengakuan itu sendiri dinyatakan sudah berakhir masa berlakunya (pasal XIX, ayat IV), dan bahwa paksaan tidak menghasilkan iman melainkan kemunafikan. Sebaliknya, Sidang itu memahami bahwa hukum-hukum tersebut tetap mengikat sejauh hukum-hukum itu "pada umumnya memang wajar", dan bahwa pedang yang oleh Roma 13 diletakkan di tangan pemerintah melawan "mereka yang berbuat jahat" menjangkau juga hujat dan bidat yang terbuka. Dan itu bukanlah keanehan para teolog Westminster: itulah keyakinan bersama para reformator, yang memandang pemerintah sebagai penjaga kedua loh Hukum Taurat dan bukan hanya loh yang kedua. Yang baru, pada tahun 1788, bukanlah ajaran tahun 1647, melainkan gagasan yang menggantikannya.